Jokowi Mengingatkan Masyarakat untuk Tidak Membawa Dana Desa ke Jakarta

Jokowi Mengingatkan Masyarakat untuk Tidak Membawa Dana Desa ke Jakarta

DRAGON TIGER - Presiden Joko `Jokowi` Widodo mengingatkan aparat desa bahwa dana desa harus diedarkan di desa dan tidak dibawa ke kota, apalagi ke Jakarta. Presiden menyatakan pernyataan hari ini, 24 November, saat pidatonya dalam sesi Evaluasi Pengembangan Kebijakan Desa dan Pemberdayaan dan Diseminasi Penggunaan Prioritas Dana Desa 2019.

“Kami ingin sirkulasi uang di desa, di wilayah ini. Jangan gunakan dana desa di luar desa, tetapi tidak apa-apa di daerah kecamatan. Jangan sampai uang kembali ke kota, atau [bahkan ke] Jakarta, ”kata Jokowi seperti dikutip dari rilis yang dikeluarkan oleh Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden hari ini, 24 November.

Menurut Jokowi, semakin banyak uang beredar di desa, kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Dia kemudian mengingatkan penduduk desa untuk membeli bahan-bahan seperti batu kali, batu bata, pasir, dan semen untuk pembangunan infrastruktur di desa atau desa tetangga.

“Juga, melibatkan penduduk desa untuk menjadi pekerja konstruksi sehingga uang akan beredar di dalam desa. Dengan demikian, kesejahteraan desa akan meningkat, ”tambah Jokowi.

SICBO LIVE - Presiden mengklaim bahwa dia secara langsung memantau penggunaan dana desa di lapangan dan meminta laporan tersebut. Berdasarkan laporan dari 2015 hingga 2017, uang itu digunakan dengan cara yang benar namun diperlukan peningkatan kualitas dalam upaya untuk mensejahterakan rakyat di 74.000 desa.

"Kami nantinya akan melihat penurunan tingkat kemiskinan dan pengerdilan nanti," katanya.

Jokowi berharap dana desa tidak hanya digunakan untuk program infrastruktur tetapi juga pemberdayaan ekonomi. Presiden mengundang semua aparat desa untuk mengamati potensinya yang dapat dikembangkan untuk mendapatkan penghasilan, seperti pariwisata desa.

Dana desa adalah program pemerintah untuk memulai pembangunan negara dari daerah pedesaan karena sebagian besar penduduk tinggal di desa. Oleh karena itu, anggaran program meningkat selama bertahun-tahun. Pemerintah mengalokasikan Rp20,7 triliun pada 2015, Rp46,9 triliun pada 2016, Rp60 triliun pada 2017 dan 2018, dan berencana mengalokasikan Rp70 triliun tahun depan.