Freeport Bayar Rp460milyar Secara Ilegal Menggunakan Lahan Hutan Lindung

Freeport Bayar Rp460milyar Secara Ilegal Menggunakan Lahan Hutan Lindung

MARINA118 - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendesak PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membayar denda sebesar Rp460 miliar untuk menggunakan lahan hutan lindung di Provinsi Papua tanpa memperoleh izin pemanfaatan atau IPPKH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Kami masih mempelajari laporan BPK," kata juru bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama melalui panggilan telepon.

SICBO LIVE - Riza mengatakan Freeport telah menerima laporan lengkap yang dikeluarkan oleh BPK. Menurut BPK, lahan hutan yang digunakan secara ilegal oleh perusahaan mencapai 4.535,93 hektar atau 56 kali lebar Lapangan Monas (Monumen Nasional) Jakarta yang luasnya 80 hektar.

“Ini hasil investigasi kerja kontrak PTFI yang dilakukan oleh BPK,” kata anggota BPK Rizal Djalil saat konferensi pers di Kantor Pusat BPK di Jakarta, Rabu, 19 Desember. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Johan menghadiri konferensi tersebut.

Proses divestasi PTFI melalui perusahaan pertambangan milik negara PT Indonesia Asahan Alumunium atau Inalum terhalang karena kurangnya IPPKH. Karena itu, BPK mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk mencegah kerusakan lingkungan dan pelanggaran kegiatan penambangan di masa depan.

Namun, Rizal mengatakan bahwa penerbitan izin masih dalam proses dan telah memasuki tahap akhir di kementerian. Denda itu akan dimasukkan sebagai pendapatan bukan pajak (PNBP), dan itu akan ditagih dalam waktu 1 hingga 24 bulan sebagaimana diatur di Kementerian Keuangan.

Selain secara ilegal menggunakan lahan hutan lindung, BPK menyatakan PTFI telah membuang penambangan atau tailing yang menyebabkan kerusakan ekosistem di lokasi penambangan mereka di Grasberg, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Namun, BPK menilai Freeport telah melakukan upaya pemulihan dengan merancang rencana roadmap bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.