KPAI Menyarankan Kurikulum Khusus untuk Sekolah Darurat

KPAI Menyarankan Kurikulum Khusus untuk Sekolah Darurat

BANDAR BACCARAT - Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) menyarankan agar pemerintah merancang kurikulum sekolah tertentu di daerah yang terkena bencana mengingat siswa harus berurusan dengan keadaan yang berbeda dari di sekolah biasa.

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan tidak adil jika pusat pendidikan darurat menerapkan kurikulum nasional yang ada. "Sistem penilaian dan prinsip keadilan untuk semua siswa tidak dapat disamakan antara siswa di sekolah darurat," kata Retno di kantornya, Jakarta, Kamis, 27 Desember.

Dia menjelaskan bahwa proses pembelajaran di sekolah darurat terbatas, belum lagi kurangnya fasilitas.

Berdasarkan pengamatan anggota KPAI Susianah Affandy di Palu, Donggala, dan Sigi serta Lombok, distribusi infrastruktur sekolah darurat tidak merata. "Hanya sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menerima bantuan, bertentangan dengan sekolah di bawah Kementerian Agama," katanya.

Susianah mengatakan, kondisi seperti itu terjadi karena Unicef ​​sebagai distributor bantuan bersinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meninggalkan Kementerian Agama saja.

SICBO LIVE - Retno terus mengatakan bahwa kurikulum tertentu diperlukan karena kondisi psikologis anak-anak masih tidak stabil. Mereka mengalami trauma karena harus menghadapi bencana. Misalnya di Palu, siswa tidak bersekolah selama sebulan.

Menurut Retno, KPAI akan memprioritaskan program kurikulum khusus untuk sekolah darurat tahun depan. Komisi akan mengomunikasikan masalah ini dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah serangkaian bencana terjadi di Indonesia.