PSI Menyarankan Pencabutan Keputusan Bersama Menteri tentang Rumah Ibadah

PSI Menyarankan Pencabutan Keputusan Bersama Menteri tentang Rumah Ibadah

MARINA118 - Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyarankan pencabutan SKB bersama atau SKB yang mengatur pendirian rumah ibadah karena melanggar UUD 1945 Pasal 28e dan Pasal 29.

“[Artikel-artikel] menetapkan kebebasan bagi semua untuk mengadopsi agama dan beribadah. Negara ini meyakinkan warga untuk beribadah, ”kata Grace di Jogja Expo Center, Senin, 11 Februari.

Grace berpendapat kebijakan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan semangatnya adalah diskriminasi. Jadi PSI berencana untuk menderegulasi dan memberhentikan dekrit menteri bersama yang jelas-jelas menghambat kebebasan orang untuk beribadah sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Intoleransi, tambah Grace, merugikan persatuan bangsa karena memicu konflik dan merusak toleransi. Bahkan sampai saat ini, intoleransi tidak hanya terjadi pada orang yang masih hidup tetapi juga yang mati, seperti yang terjadi di Kotagede Yogyakarta di mana penduduk setempat mendesak kuburan untuk dipindahkan karena agama yang berbeda.

DRAGON TIGER - Grace menyebut fenomena saat ini sebagai normalisasi intoleransi. Serangan terhadap komunitas yang berbeda, penutupan rumah ibadah, ceramah merajalela tentang kebencian semakin dipandang sebagai masalah biasa.

“Tanda-tanda normalisasi intoleransi adalah ketika orang menganggap intoleransi sebagai kasus normal, yang disebabkan oleh kampanye budaya besar-besaran yang mengarahkan orang ke pemikiran biner hanya hitam versus putih. Kelompok kami lawan musuh kami, ”Grace menggarisbawahi.

PSI, tambahnya, akan mengatasi intoleransi dan segala bentuk ancaman terhadap persatuan rakyat Indonesia berdasarkan tujuan utamanya.