Ribuan Pekerja Freeport Mungkin Tidak Mampu Memilih

Ribuan Pekerja Freeport Mungkin Tidak Mampu Memilih

Ribuan pekerja Freeport Indonesia mungkin tidak dapat memilih pemilu yang akan datang ini. Ternyata, banyak dari mereka tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum setempat.

Kepala Kepolisian Resor Mimika Papua, Ajud. Sr. Comr. Agung Marlianto, mengatakan bahwa ia telah mengingatkan KPU Mimika untuk mendaftarkan pekerja Freeport dan perusahaan sub-privatisasi mereka di tambang Tembagapura.

"Kami sudah membicarakan hal ini sejak Desember 2018," kata Agung pada hari Selasa, 2 Maret.

Menurut Agung, tambang Freeport sekarang terkonsentrasi di bawah tanah, sehingga sangat sulit bagi karyawan untuk mendapatkan beberapa hari libur untuk menggunakan hak pilih mereka, yaitu pada 17 April. Tambang terus berjalan selama 1 x 24 jam.

Setengah dari 29.000 karyawan Freeport di Tembagapura berasal dari berbagai daerah di luar Papua dan memiliki kartu identitas yang terdaftar di luar Papua.

Solusi terbaik, kata Agung, adalah ribuan karyawan Freeport yang tidak terdaftar memberikan suara di Tembagapura, dan untuk itu KPU Mimika harus meminta surat suara tambahan dari Jakarta.

Menurut KPU Mimika, ada 239.265 pemilih di 18 kabupaten di Papua. Jumlah pemilih di wilayah Distrik Tembagapura, termasuk karyawan Freeport dan perusahaan subkontraktor ditambah penduduk, adalah sekitar 5.000 orang.

Namun, selama fase kedua dari pendaftaran Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), hanya 245 pemilih yang termasuk dalam wilayah Distrik Tembagapura.

Komisioner KPU Papua Tarwinto mengatakan bahwa KPU Mimika telah meminta data pekerja dari Freeport dan perusahaan subkontraktor mereka. "Sampai batas waktu, Freeport tidak memberikan data," kata Tarwinto di Jayapura beberapa hari lalu.

Tempo menghubungi juru bicara Freeport Riza Pratama dan meminta komentar, tetapi dia mengatakan dia sibuk — berjanji akan "menelepon kembali nanti".