Kamp Prabowo: Kami tidak akan bergabung dengan People Power

Kamp Prabowo: Kami tidak akan bergabung dengan People Power

Juru bicara tim kampanye Prabowo-Sandiaga (BPN) Andre Rosiade mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk tidak bergabung dengan gerakan kekuatan rakyat untuk memprotes dugaan kecurangan pemilu dalam pemilihan umum 2019. Dia menggarisbawahi bahwa timnya lebih memilih untuk mengambil proses hukum daripada mengadakan demonstrasi.

“Saya menegaskan bahwa BPN tidak memiliki rencana tentang kekuatan rakyat yang bertujuan untuk mengintimidasi penyelenggara pemilu. BPN akan menempuh semua cara konstitusional; itulah komitmen BPN dan Prabowo - Sandiaga, "kata Andre kepada Tempo melalui telepon pada Jumat, 10 Mei.

Menurut Andre, tim akan mengajukan laporan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Pada pukul 14:00, kami akan secara resmi mengajukan laporan tentang kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif ke Bawaslu. Kami punya datanya, ”jelasnya.

Andre mengatakan bahwa kepala BPN Djoko Santoso akan menyerahkan laporan. "Mungkin Pak Djoko dan direktur advokasi," tambahnya.


Oleh karena itu, Andre menuntut masalah kekuatan rakyat dan upaya kudeta yang disuarakan oleh pemerintah dihentikan. Dia lebih lanjut menekankan bahwa BPN tidak berniat mengancam penyelenggara pemilu atau memobilisasi massa sebagai protes terhadap hasil pemilu.

“Saya berharap pernyataan ini menghentikan masalah kekuasaan rakyat dan kudeta yang ditunjukkan disebarkan oleh pemerintah. Itu tidak benar. Saya tidak tahu asal informasi, tetapi BPN jelas tidak memiliki agenda seperti itu, "kata Andre.

Laporan sebelumnya menunjukkan bahwa mantan ajudan Prabowo Subianto, Kivlan Zein, berencana untuk mengadakan rapat umum atas dugaan penipuan dalam pemilihan umum 2019 sore ini.

Namun, Andre mengklaim BPN tidak akan mengambil bagian dalam protes dan hanya akan menyerahkan laporan. "Aku tidak tahu. Yang pasti, agenda BPN hari ini adalah menyerahkan laporan, ”katanya.

Menurut Andre, BPN tidak mendukung atau menolak mosi. “Itulah hak publik yang kami hormati. Tetapi kami menghimbau semua untuk mengadakan rapat umum yang aman, damai, dan kondusif, ”pungkasnya.