Wiranto: Bukan Tim Hukum Nasional, tetapi Bantuan Hukum

Wiranto: Bukan Tim Hukum Nasional, tetapi Bantuan Hukum

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengklarifikasi rencananya untuk membentuk tim hukum nasional yang bertugas mempelajari kata-kata, tindakan, dan ideologi tokoh masyarakat.

Mantan komandan Tentara Nasional Indonesia itu menegaskan bahwa apa yang dia maksudkan tentang tim itu bukanlah tim nasional, tetapi bantuan hukum untuk membantu langkah-langkah koordinasi kementeriannya.

"Tim ini akan membantu Kementerian Koordinasi untuk menyinkronkan, menyelaraskan, dan menangani masalah hukum dan keamanan nasional," katanya dalam pernyataan tertulis, Selasa, 7 Mei.

Dia menjelaskan bahwa dia telah bertemu dengan para profesor dan dokter dari sejumlah universitas di Indonesia yang merasakan empati terhadap tugas dan kepedulian pemerintah terhadap nasib negara. Tim itu, lanjutnya, tidak dibentuk untuk menggantikan yang lain, tetapi membantu kementerian untuk mempelajari dan mendefinisikan kegiatan yang melanggar hukum.

“Jadi kami membutuhkan tim ini karena bertugas menilai dari komunitas ke komunitas, ini sebenarnya dari masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator mengungkapkan rencananya untuk membentuk tim khusus setelah pertemuan koordinasi terbatas di mana membahas masalah yang muncul setelah pemilihan umum 2019 di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei.

Wiranto menyatakan dengan jelas bahwa pemerintah bermaksud untuk menghasilkan tim hukum nasional untuk mencegah upaya untuk mendelegitimasi pemilihan umum dan hasilnya.