Menyortir Kekacauan

Menyortir Kekacauan

Banyak yang berharap bahwa menteri BUMN baru akan memilah kekacauan dalam pengelolaan perusahaan milik negara. Ini bisa dimulai dengan menunjuk direktur baru yang bebas dari kepentingan politik.

Sebagai pebisnis yang tidak memiliki hubungan dengan partai politik, pilihan Erick Thohir sebagai menteri untuk badan usaha milik negara (BUMN) memberi harapan banyak orang. Dia harus menggunakan wewenangnya dengan cara terbaik untuk mereformasi BUMN demi kepentingan yang lebih luas, tidak hanya menggunakannya sebagai alat politik pemerintah atau cara membalas budi.

Tes pertama untuk pendiri Grup Mahaka adalah memilih orang-orang yang profesional dan kompeten untuk direksi dan mengelola direksi sejumlah BUMN. Penunjukan yang paling mendesak adalah chief executive officer (CEO) Bank Mandiri dan Indonesia Asahan Aluminium. CEO kedua perusahaan ini, Kartika Wirjoatmodjo dan Budi Gunadi Sadikin, ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk membantu Erick sebagai wakil menteri.

Posisi CEO Bank Tabungan Negara juga telah kosong sejak Suprajarto, mantan kepala eksekutif Bank Rakyat Indonesia menolak penunjukan tersebut. Posisi lain adalah CEO PLN dan Perkebunan Nusantara III, yang telah kosong sejak orang-orang di atas dua perusahaan ini disebut sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Posisi-posisi penting ini harus diisi oleh orang-orang yang kredibel dan yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Sebanyak 118 perusahaan milik negara dengan total aset Rp8.092 triliun harus menjadi sarana bagi negara untuk mengelola ekonomi untuk memberikan manfaat terbaik bagi rakyat.

Prinsip terpenting yang harus dipatuhi Erick adalah meritokrasi. Selain kemampuan dalam pengertian profesional, para pemimpin BUMN harus memiliki rekam jejak yang baik. Jangan sampai ada penunjukan direktur tergesa-gesa hanya berdasarkan kedekatan mereka dengan dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu, seperti halnya dengan menteri BUMN sebelumnya, Rini Sumarno, karena ini merusak perusahaan.

Setidaknya tujuh pejabat BUMN ditahan dan ditunjuk sebagai tersangka oleh KPK selama kepemimpinan Rini. Yang terbaru adalah CEO Industri Telekomunikasi Indonesia Darman Mappangara, yang ditetapkan sebagai tersangka pada akhir Oktober. Darman dituduh telah membayar suap sekitar Rp1 miliar kepada Direktur Keuangan Angkasa Pura II Andra Y. Agussalam - yang juga disebut sebagai tersangka KPK - untuk mendapatkan sejumlah proyek dari Angkasa Pura II.

Tanpa upaya serius untuk mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, pejabat senior BUMN sekali lagi dapat ditahan dan kemudian dipenjara. Menurut KPK, dari 2004 hingga 2018 saja, 56 direktur perusahaan milik negara atau daerah terlibat dalam kasus korupsi. Erick tidak boleh mengulangi kesalahan Rini. BUMN harus dikelola dengan cara yang transparan dan akuntabel, dan yang mematuhi aturan tata kelola yang baik dari perusahaan milik negara.

Erick juga perlu mengawasi visi BUMN agar mereka tidak terjebak dalam kapitalisme negara. Tentu saja, perusahaan milik negara harus dikelola dengan baik sehingga mereka tumbuh dan menghasilkan keuntungan. Tetapi ketika mengejar keuntungan, BUMN ini tidak boleh berubah menjadi monster yang menekan sektor swasta.

Jika kita merujuk pada Konstitusi, perusahaan milik negara harus lebih fokus pada sektor-sektor yang penting bagi masyarakat dan yang memengaruhi mata pencaharian masyarakat, seperti energi, transportasi, dan air. Sektor lain harus diserahkan kepada sektor swasta. Ekonomi kita akan selalu membutuhkan dukungan dari sektor swasta agar tetap kuat dan berkembang.