PSI Menyetujui Dana Hibah; William: Jangan Gunakan Ini Sebagai Alat Politik

PSI Menyetujui Dana Hibah; William: Jangan Gunakan Ini Sebagai Alat Politik

Anggota Dewan Legislatif Jakarta (DPRD) dari fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengatakan partainya menyetujui rencana pemerintah kota untuk mendistribusikan dana hibah untuk masyarakat.

"Memberikan dana hibah adalah perbuatan baik, tetapi jangan menggunakannya sebagai alat politik," kata William di DPRD Jakarta, Selasa, 12 November.

Pemerintah provinsi Jakarta berencana untuk meningkatkan anggaran dana hibah tahun depan. Dalam Kebijakan Anggaran Umum 2020 dan Pagu dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), alokasi tersebut ditetapkan sebesar Rp2,84 triliun, naik dari 2,75 triliun tahun ini.

Gubernur Anies Baswedan mengatakan pihaknya juga akan mendorong pengadaan manajemen mandiri tipe-3 dan tipe-4 untuk memungkinkan partisipasi publik dalam proses pembangunan kota.

William mengatakan partainya telah meninjau anggaran yang diusulkan di pagu anggaran tahun depan secara menyeluruh. "Kami mungkin akan membuat pernyataan tentang dana hibah nanti," tambahnya.

Berdasarkan investigasi Tempo, dana hibah tahun depan diduga akan diberikan kepada sejumlah organisasi yang mendukung pasangan Anies-Sandiaga Uno selama pemilihan gubernur Jakarta 2017. Salah satu komunitas yang gagal mendapatkan dana adalah Gerakan Nasional Anti-Narkotika, Brawl, dan Anarkis (Gepenta) karena berafiliasi dengan politik.

Menurut Anies Baswedan, distribusi dana hibah ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota. Dia membantah mengatakan bahwa dia menyalurkan dana kepada para pendukungnya dalam pemilihan gubernur. "Semua organisasi massa diizinkan melamar. Akan ada proses seleksi," katanya.